BERITABANJARMASIN.COM - Warga Kintap menyambangi DPRD Kalsel untuk meminta kepastian audiensi dengan perusahaan terkait salah satunya menindaklanjuti masalah plasma perkebunan, Kamis (14/9/2023).
Sekretaris DPRD Kalsel, M Jaini mengungkapkan pihak dewan siap memfasilitasi dan menjadwalkan pertemuan atau audiensi pada Oktober 2023.
"Hasil koordinasi saya dengan Ketua Komisi II saat dihubungi akan mengagendakan di Oktober, untuk tanggalnya menunggu hasil Banmus," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator yang juga perwakilan warga Kintap, Syahrun mengatakan hasil pertemuan dengan Sekwan DPRD Kalsel akan disampaikan ke warga Kintap.
"Kami akan sampaikan apa adanya ke warga Kintap, audiensi akan dilakukan di Bulan Oktober," terangnya.
Desakan agar ada audiensi ini disampaikan Syahrun, imbas tidaknya adanya keputusan terhadap unjuk rasa yang dilakukan pekan lalu di Kantor DPRD Kalsel.
Ia pun mengharapkan dewan dapat benar-benar amanah untuk menepati janjinya menjadwalkan pertemuan dengan perusahaan terkait yang dinilai aktivitasnya telah merugikan masyarakat Kintap.
Dalam aksi unjuk rasa pekan lalu, pihaknya menuntut plasma disesuaikan aturan Kementerian Perkebunan. Karena menurut regulasi setiap perusahaan yang berdomisili di sekitar wajib menyediakan 20 persen untuk perkebunan plasma.
Kemudian meminta sikap tegas pemerintah terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan yang diduga telah merambah kawasan hutan produksi sebagaimana aturan UU nomor 41/1999.
Warga Kintap lanjutnya juga menuntut agar
ada solusi konkret saat dibawa aspirasi ini kedewan, dan lahan masyarakat seluas 800 hektare yang diperuntukkan sebagai ladang cadangan pertanian bisa dikembalikan. (maya/sip)
Posting Komentar