BERITABANJARMASIN.COM - Massa demonstrasi mendatangi kantor DPRD Kalsel. Melalui dewan mereka berharap aspirasi didengar dan meminta Pemprov Kalsel dapat menyelesaikan masalah plasma perusahaan dengan warga Desa Kintap.
"Kami meminta ada solusi dan mendesak agar pemda menutup aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan karena sudah merugikan masyarakat," paparnya koordinator aksi, Syahrun Jumat (8/9/2023) sore.
Ia mengungkapkan warga Kintap menuntut agar permasalahan puluhan tahun ini dapat selesai dan lahan masyarakat seluas 800 hektare yang diperuntukkan sebagai ladang cadangan pertanian dapat dikembalikan.
Kemudian menuntut plasma sesuai aturan Kementerian Perkebunan. "Karena setiap perusahaan yang berdomisili di sekitar wajib menyediakan 20 persen untuk perkebunan plasma," tegas Syahrun usai menyampaikan orasinya.
Lalu meminta sikap tegas pemerintah terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan telah merambah kawasan hutan produksi sesuai aturan UU nomor 41/1999.
Sementara itu, Anggota DPRD Kalsel, Karlie Hanafi Kalianda usai menemui aksi massa menyampaikan bahwa dewan bukan lembaga yang berwenang untuk menutup aktivitas yang dilakukan perusahaan.
"Dewan tidak bisa memutuskan, namun hanya bisa memberi rekomendasi agar bisa diselesaikan secara baik," jelasnya.
Untuk menjembatani aspirasi ini lanjutnya, DPRD akan menjadwalkan audiensi dengan mendatangkan warga Kintap
untuk mencari solusi konkret.
Perwakilan perusahaan dimaksud, Gianto mengungkapkan akan menyampaikan perihal ini ke pihak manajemen, apalagi ada rencana untuk melakukan pertemuan antara perusahaan dan masyarakat Desa Kintap di DPRD Kalsel.
"Kami akan sampaikan ke manajemen, katanya ada rencana audiensi. Saat ini kami tidak bisa memberikan memutuskan apapun," ucapnya. (maya/sip)
Posting Komentar