BERITABANJARMASIN.COM - Anggota Banggar DPRD Kalsel, Rosehan Noor Bahri mengungkapkan beberapa isu strategis yang dimuat dalam raperda APBD 2024 dikonsultasikan ke Direktorat Jendral (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
"Sejumlah isu dan permasalahan yang masih berpotensi ada di tahun 2024 kami konsultasikan ke Ditjen Keuda Kemendagri," ujar anggota Banggar DPRD Kalsel, Rosehan Noor Bahri (23/10/2023).
Permasalahan tersebut kata Rosehan sejalan dengan di pusat diantaranya terkait stunting, kemiskinan ekstrem serta inflasi daerah termasuk ketahanan pangan dalam menghadapi siklus cuaca yang cukup membahayakan bagi pertanian di Kalsel.
Selain permasalahan diatas yang masih sering terjadi, pihaknya juga mengkonsultasikan raperda APBD 2024 terkait penggunaan anggaran agar jangan sampai terlalu banyak Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) nantinya.
Lanjut Rosehan Banggar juga meminta penjelasan dan pemahaman tentang mandatory spending 20 persen di bidang pendidikan.
"Ini perlu diwaspadai, dalam penyusunan anggaran untuk pendidikan jangan sampai jadi kesinambungan yang tidak berkeadilan di Kalsel," ucapnya.
Ia pun berharap ditahun 2024 apa yang menjadi aspirasi terutama yang termuat pada pokok pikiran (pokir) dewan dapat diakomodir. sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat diwujudkan demi kesejahteraan rakyat. (maya/sip)
Posting Komentar