BERITABANJARMASIN.COM - Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika atau P4GN disetujui menjadi perda.
Persetujuan bersama dituangkan dalam penandatanganan dokumen raperda dimaksud pada rapat paripurna yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kalsel, Roy Rizali Anwar dan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Rabu (11/10/2023).
Kepala BNNP Kalsel, Brigjen Pol Wisnu Andayana yang turut hadir dalam rapat paripurna itu menyambut baik disetujuinya raperda tersebut menjadi perda yang akan menjadi dasar atau acuan bagi pemda kab/kota dalam mendukung program Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar).
"Karena selama ini pemda kesulitan untuk mengalokasikan anggaran untuk P4GN, yang khawatirnya jadi temuan BPK karena tidak ada dasar hukumnya," terangnya.
Sebab, kata Wisnu dukungan anggaran dari kab/kota untuk melaksanakan P4GN juga sangat diperlukan. Setiap tahunnya minimal dua desa atau kelurahan di Kalsel diharapkan masuk dalam program Desa Bersinar.
"Tentunya kami ingin semuanya bisa masuk dalam program itu, dengan adanya perda ini maka pemda jadi ada dasar hukum dalam mengalokasikan anggaran," ucapnya.
Sementara itu, Sekda Roy menyampaikan terhadap perda P4GN nantinya dapat menjadi landasan hukum dan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkotika.
"Terutama memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait," jelasnya.
Selain itu, kata Roy, setelah ditetapkan perda tersebut, langkah selanjutnya menindaklanjuti dengan penyusunan peraturan gubernur (pergub). "Ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya sehingga dapat memastikan implementasi yang efektif dan efisien," katanya.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menyampaikan dewan mendukung penuh agar perda P4GN di Kalsel segera dapat dijalankan dan menjadi acuan dalam upaya memaksimalkan pencegahan dan pemberantasan narkotika hingga di tingkat bawah. (maya/sip)
Posting Komentar