BERITABANJARMASIN.COM - DPRD Kalsel menindaklanjuti permohonan kerjasama daerah terkait kelanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut atau Jembatan Penghubung Kab Tanah Bumbu - Kotabaru dalam rapat paripurna, Kamis (16/11/2023).
Sesuai dengan PP Nomor 28/2018 tentang kerja sama daerah, Permendagri Nomor 22/ 2022 tentang tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga, dan Perda nomor 6/2022 tentang penyelenggaraan kerja sama daerah, disebutkan bahwa dalam hal rencana kerja sama daerah membebani masyarakat dan daerah; dan/atau pendanaan kerja sama daerah belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, maka penyelenggaraan kerja sama daerah memerlukan persetujuan dari DPRD.
"Pada prinsipnya kami mendukung rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh Pemprov Kalsel, Pemkab Tanbu dan Pemkab Kotabaru," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas.
Karena kata Suripno, dengan adanya jembatan penghubung itu akan berdampak pada pengembangan wilayah dan peningkatan ekonomi masyarakat secara terbuka dan efisien.
Dengan adanya kerjasama tersebut kata Suripno menjadi dasar dan komitmen bersama tiga daerah dalam mengalokasikan selama 5 tahun anggaran atau dari tahun 2024 hingga tahun 2028 mendatang.
Mengingat, kata ia, Pemilu akan dilaksanakan di tahun 2024 sehingga diharapkan jangan sampai nantinya kebijakan yang baru tidak berjalan lurus dengan komitmen bersama dari kepala daerah sebelumnya.
"Kami harapkan pembangunan jembatan ini berjalan lancar dan kepada Pemda terkait untuk pelaksanaannya selalu berpedoman kepada Undang-undang," paparnya.
Selain itu, perlu diingatkan kata Suripno
agar Pemprov Kalsel segera melakukan pemenuhan terhadap rekomendasi keselamatan jembatan bentang panjang dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).
Adapun dalam 5 tahun anggaran tersebut nantinya, Pemprov Kalsel mengalokasikan sebesar Rp 2 teriliun. Kemudian Kab Tanbu dan Kotabaru masing-masing sebesar Rp500 miliar. (maya/sip)
Posting Komentar