BERITABANJARMASIN.COM - Sekretaris Dewan (Setwan) se-Kalsel mengikuti rapat bersama Bawaslu Kalsel terkait netralitas ASN pada Pemilu 2024 bertempat di Lantai 4 Gedung B DPRD Kalsel, (8/11/2023).
Pertemuan seluruh sekretaris DPRD se- Kalsel itu dinarasumberi oleh Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalsel, Doddy Yulihartanto.
Dalam kegiatan tersebut Doddy meminta agar Sekwan bisa mengingatkan kepada anggota DPRD untuk tidak mencampur padankan antara kegiatan resmi dewan seperti reses, sosper dan soswasbang dengan kampanye.
"Kami meminta Sekwan untuk menyampaikan ke Bawaslu lokasi kegiatan serta hari dan tanggalnya, kita akan turun mengawasi," jelasnya.
Kemudian lanjutnya para ASN di sekretariat dewan juga diwanti-wanti jangan sampai ikut dalam kegiatan ataupun membagikan alat dan peraga kampanye caleg kepada masyarakat.
"Kami dari Bawaslu akan mengawasi kegiatan dewan, sebagai bentuk pencegahan agar tidak ada unsur kampanye didalamnya," paparnya.
Jika ditemukan pelanggaran atau keterlibatan ASN didalamnya, Bawaslu akan melakukan proses pengkajian yang sifatnya rekomendasi kemudian disampaikan ke Komisi ASN.
"Dari komisi ASN yang nantinya menentukan termasuk sanksi apa yang diberikan kepada bersangkutan," jelasnya.
Sementara itu, Sekwan DPRD Kalsel, M Jaini mengungkapkan dari diskusi dan sharing dengan Bawaslu tersebut didapatkan masukan-masukan terhadap batasan-batasan apa yang menjadi netralitas ASN pada kontestasi Pemilu 2024.
Pada prinsipnya kata Jaini pihaknya patuh dengan ketentuan undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang ASN. Dimana dalam hal ini netralitas ASN sekretariat dewan harus dijunjung tinggi dalam hal memfasilitasi anggota dewan.
"Karena tugas kami sangat dekat dengan adanya aspek-aspek politis dalam memfasilitasi administrasi dan keuangan anggota dewan," paparnya. (maya/sip)
Posting Komentar