BERITABANJARMASIN.COM - DPRD Kalsel merespon terkait implementasi identitas digital atau KTP elektronik (e-KTP) yang rencananya sudah dilaksanakan pemerintah di pertengahan tahun 2024.
Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Fahruri
Rabu (10/1/2024) mengatakan e-KTP memang diperlukan sejalan dengan tuntutan zaman dengan kemajuan sistem teknologi dan informasi.
Apalagi lanjutnya Identitas digital ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 72/2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko KTP-El, serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital.
"Namun yang jadi pertanyaan kesiapan pemerintah daerah di kab/kota terutama di pelosok desa," ujarnya.
Karena menurutnya sarana prasarana infrastruktur penunjangnya dinilai belum sepenuhnya siap apalagi penggunaannya sangat bergantung pada gawai.
Untuk penggunaan alat komunikasi itu kata Fahruri tidak semua memiliki. Terlebih bagi mereka yang sosialnya menengah kebawah (miskin) dan bagi orang tua yang sudah berumur.
"Mereka ini tidak semuanya punya gawai dan tidak tau bagaimana menggunakannya. Adalagi yang untuk makan sehari-hari saja harus berjuang. Artinya dilihat mereka harusnya masuk pengecualian," katanya.
Tujuan dari digitalisasi itu baik, namun dirinya berharap pemerintah bisa mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat. Karena keterbatasan dan tidak semua mampu dalam sosial ekonomi.
"Kami harapkan kebijakan pemerintah itu sejalan dengan situasi dan kondisi mereka yang memiliki keterbatasan, meski digitalisasi KTP itu penting," jelasnya.
Melansir dari detik.com Presiden RI Jokowi meminta agar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiyadi segera menyelesaikan kebijakan identitas digital Juni tahun 2024 ini.
Jokowi menyampaikan ingin agar digitalisasi pemerintahan dikebut di masa sisa jabatannya yang hanya tersisa sembilan bulan. (maya/sip)
Posting Komentar