BERITABANJARMASIN.COM - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel menggelar unjukrasa di depan gedung DPRD Kalsel, Kamis (2/5/2024).
Koordinator Wilayah (Korwil) BEM se-Kalsel, Ahmad Sunir Ridha mengatakan ada 10 tuntutan yang disampaikann dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional 2024.
Pada peringatan Hardiknas, ada tiga hal yang disampaikan, yakni menuntut sinkronisasi kerja antar-stakeholder dalam pendidikan untuk menciptakan kualitas pendidikan yang layak di Kalsel mulai dari pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.
Kedua mendesak pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan guru honorer di wilayah Kalsel dan Ketiga meminta pemerintah untuk melakukan pemerataan dan penyetaraan antara pendidikan inklusi dan non-inklusi dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
"Kami ingin pendidikan yang layak dan gratis. Karena pendidikan bukan milik mereka yang ber uang saja, jadi harus ada peningkatan dalam memperingati Hardiknas tahun ini," ucapnya.
Unjuk rasa juga memberikan tujuh tuntutan pada peringatan Hari Buruh, yaitu menuntut Pemprov Kalsel menyampaikan pencabutan pasal ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja Nomor 6/2023 kepada DPR RI.
Kemudian mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel untuk lebih serius dalam melakukan controlling dan monitoring secara berkala kepada para pelaku usaha (perusahaan) dalam menegakan hukum.
Kemudian menuntut Pemprov Kalsel untuk menaikkan UMP demi keberlangsungan para pekerja di Kalsel. Lalu, mendesak pemerintah untuk segera mensahkan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) menjadi UU.
Mereka juga menuntut DPRD Kalsel mengawasi realisasi perencanaan penambahan volume subsidi pupuk Rp54 triliun agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan menuntut Pemprov Kalsel agar memperhatikan kesejahteraan petani dan buruh. Terakhir menuntut Pemprov Kalsel agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik dan elitnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel M.Lutfi Saifuddin mengatakan tuntutan yang disampaikan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan dewan terlebih dulu.
"Kami akan sampaikan kepada pimpinan dulu, tentu yang namanya aspirasi adalah kewajiban yang akan ditindaklanjuti," jelasnya. (maya/sip)
Posting Komentar