BERITABANJARMASIN.COM - DPRD Kalsel mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 dalam Rapat Paripurna, Senin (6/5/2024).
Opini WTP yang berturut-turut ke-11 kali diraih Kalsel tersebut diwakili penyerahannya oleh Kepala Perwakilan BPK RI Kalsel, Rahmadi kepada Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin dan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.
Rahmadi mengatakan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD 2023 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Kalsel, BPK memberikan opini WTP yang merupakan prestasi yang diperoleh sejak 2013 atau yang ke-11 kalinya.
BPK lanjutnya juga masih menemukan beberapa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti, pertama terkait kelemahan personel dalam melakukan tugasnya untuk melakukan pengendalian, verifikasi dan pembaruan gaji serta tunjangan yang berdampak pada kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan dan kedua terkait Kartu Inventaris Barang belum menyajikan informasi aset secara akurat sebagai dasar pencatatan barang milik daerah sehingga nilai aset pada Neraca belum menggambarkan nilai yang sewajarnya.
Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sampai
dengan Laporan Pemantauan Semester II Tahun 2023, Pemprov Kalsel telah menindaklanjuti 1.370 rekomendasi dari 1.833 rekomendasi atau 74,74 persen dari keseluruhan rekomendasi.
"Sesuai peraturan, Pemprov Kalsel harus menindaklanjuti paling lambat 60 hari catatan yang diberikan BPK RI," ucapnya.
Sementara itu, Muhidin mengatakan laporan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang.
"Alhamdulillah, Kalsel kembali meraih predikat WTP yang ke-11 kalinya. Capaian ini menjadi kebanggaan dan motivasi untuk lebih baik kedepannya," paparnya.
Menurut Muhidin, capaian ini berkat kerja keras dan integritas serta semangat kebersamaan dari seluruh jajaran Pemprov Kalsel serta dukungan dan pengawasan dari DPRD Kalsel.
"Kami harapkan hal ini dapat membawa manfaat yang besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," terangnya.
Sementara itu, Supian HK menyebut prestasi WTP yang diraih merupakan prestasi bersama dan tidak terlepas dari peranan antara eksekutif dan legislatif sehingga kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (maya/sip)
Posting Komentar