BERITABANJARMASIN.COM - DPRD Banjarmasin menggelar Uji Publik dua buah Raperda, pertama tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat atau Investor, kedua Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Kamis (30/5/2024).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banjarmasin, Darma Sri Handayani menyampaikan beberapa hal dalam draf raperda perlu direvisi seperti raperda yang memuat judul insentif dan kemudahan investasi bagi masyarakat atau investor.
"Kedua pemilihan kata tersebut dirasa belum tepat sehingga perlu dilakukan revisi," jelasnya.
Sementara itu, Anggota tim kajian Naskah Akademik dan Raperda ULM, Reja Fahlevi
mengatakan uji publik yang digelar hari ini untuk menyerap masukan dan kritik baik dari DPRD, SKPD terkait sebagai leading sektornya serta mahasiswa dan komunitas pengusaha.
"Tadi banyak masukan yang kami terima, khususnya dari DPRD agar jangan sampai hadirnya regulasi ini menyusahkan masyarakat," terangnya.
Sebab kata ia, Reperda ini bertujuan memberikan kemudahan baik kepada masyarakat maupun investor.
Dalam uji publik tersebut kata Reja juga membahas terkait insentif apakah nantinya diberikan dalam bentuk pendanaan, pengurangan pajak atau pembebasan pajak.
"Jadi itu yang menjadi masukan. Persoalan teknis yang banyak kami terima," sebutnya.
Selain itu lanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banjarmasin mengusulkan nomenklatur terkait
Raperda Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat atau Investor untuk dilakukan perubahan.
"Jadi ada beberapa diksi atau kalimat yang perlu diubah dalam draf raperda dimaksud," katanya. (maya/sip)
Posting Komentar