BERITABANJARMASIN.COM - Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) 2024 Banjarmasin telah diterima DPRD Banjarmasin dan akan dilakukan pembahasan selanjutnya oleh anggota dewan.
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina Kamis (15/8/2024) menekankan pentingnya pembahasan anggaran yang rasional. Ia mengemukakan struktur anggaran APBD perubahan tahun 2024 sekitar Rp2,5 triliun. Pendapatan daerah pada APBD Perubahan tetap sama dengan APBD murni 2024 yang diproyeksikan sebesar Rp2 triliun dan Rp542 miliar.
Sedangkan untuk belanja daerah diproyeksi pada APBD-P 2024 sebesar Rp2 triliun dan Rp550 miliar atau terjadi pengurangan sekitar Rp107 miliar dari APBD murni 2024.
Ibnu menyampaikan dalam APBD-P tidak selalu harus menambah anggaran namun bisa saja mengurangi karena proyeksi pendapatan harus dilihat. Sehingga kegiatan yang dianggap tidak efisien harus dikurangi.
"Jangan sampai kekeh mempertahankan program yang dilaksanakan, namun jadi besar pasak daripada tiangnya. Ini sama saja dengan bunuh diri namanya," ucapnya.
Saat ini lanjut Ibnu, Pemkot Banjarmasin sedang melakukan koreksi terhadap asumsi-asumsi yang meleset yakni Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp18 miliar.
"Semoga dalam perjalananya PAD kita bisa meningkat, sehingga dapat melanjutkan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan," terangnya.
Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya mengatakan seluruh fraksi menyetujui rancangan APBD-P 2024 yang diajukan Pemkot Banjarmasin untuk dilanjutkan ke pembahasan dewan.
"Kami akan segera melakukan pembahasan secara teliti agar anggaran benar-benar efektif dan efisien. Semoga bisa selesai sesuai jadwal yang ditetapkan," jelasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali di perubahan itu estimasi waktu penetapan APBD-P 2024 pada 31 Agustus atau paling lambat 4 September 2024 sudah diparipurnakan.
Sedangkan untuk rancangan APBD murni 2025 akan dibahas anggota dewan yang baru periode 2024--2029 dengan kurun waktu 3 bulan atau sampai 30 November 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (maya/sip)
Posting Komentar