BERITABANJARMASIN.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel menggelar Call for Papers Seminar Nasional dan Lokakarya Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2024, Sabtu (10/8/2024) di Banjarmasin.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Prof Jimly Asshiddiqie meminta Bawaslu Kalsel meningkatkan pelayanan kepada publik.
Terutama dalam agenda pengawasan partisipatif yang melibatkan semua stakeholder seperti mahasiswa, LSM dan masyarakat luas.
"Harus dilibatkan dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga praktik politik uang bisa berkurang, meskipun tak seratus persen," jelasnya.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini meminta masyarakat berani melaporkan kasus money politic ke Bawaslu Kalsel.
Walaupun bukan berbentuk uang misalnya politik pembagian berupa sembako yang berkedok Bantuan Sosial (Bansos) itu harus dilaporkan ke Bawaslu. "Sehingga Bawaslu menindaklanjutinya, jangan diam aja," cetusnya.
Ia juga meminta masyarakat untuk merubah pola pikir terkait politik uang. Agar penyelenggaraan pemilu maupun pilkada nantinya bisa benar - benar hasil pilhan masyarakat yang dianggap benar.
Sebab kata ia masyarakat perlu cermat untuk mendidik moralitas masyarakat lebih baik. "Kalau dulu kan ada pandangan soal pembagian amplop, terima amplopnya, tapi jangan pilih orangnya. Kalau sekarang terima amplopnya, laporkan ke Bawaslu," jelasnya. (arum/sip)
Posting Komentar