BERITABANJARMASIN.COM - DPRD Banjarmasin meminta kepada pemkot agar dilibatkan dalam pengawasan saat pelaksanaan pokir.
Hal ini sebagaimana disampaikan Afrizaldi dari Fraksi PAN DPRD Banjarmasin yang melakukan interupsi di sela rapat paripurna pengesahan APBD-P 2024, Sabtu (31/8/2024).
"Saat pelaksanaan pokir kami ingin diberikan informasi dan dipertemukan dengan pihak penyelenggara kegiatan tersebut agar dapat melakukan pengawasan," paparnya.
Karena, ujar Afrizal selama ini yang terjadi pokir-pokir anggota dewan dikerjakan tanpa ada pemberitahuan dan terkadang tidak sesuai dengan spesifikasi. "Sehingga saat ada komplain di masyarakat, kami sebagai pengusul pokir yang jadi sasarannya," ujarnya.
Lanjut Afrizaldi menginginkan adanya komitmen antara DPRD dengan Pemkot Banjarmasin saat nantinya pelaksanaan pokir.
Hal ini kata Afrizaldi agar anggota dewan bisa mengevaluasi spesifikasi terhadap kegiatan yang nantinya dikerjakan di lapangan.
"Jangan sampai RAB seperti ini namun pelaksanaan di lapangan berbeda, untuk menunjukkan kami juga memiliki kapasitas hadir di masyarakat dalam pengawasan," jelasnya.
Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya menambahkan supaya SKPD di lingkup Pemkot Banjarmasin bisa berkomitmen terhadap apa yang disepakati dalam pokir dewan agar tidak berbeda jauh saat pelaksanaan dilapangan.
"Mungkin nantinya bisa diubah polanya agar usulan pokir dewan sesuai dilapangan dan dapat diakomodir pemerintah kota," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor akan menyampaikan kepada SKPD terkait untuk menindaklanjuti usulan pelaksanaan Pokir dewan.
"Kami akan perhatikan masukan dari dewan, agar SKPD sebelum kegiatan fisik di lapangan memberitahu kepada anggota dewan selaku pengusul pokir," paparnya. (maya/sip)
Posting Komentar