BERITABANJARMASIN.COM - Hingga Sabtu (16/11/2024) masih banyak Rumah Potong Hewan (RPH) di Kalsel belum memiliki sertifikat halal. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Biro Perekonomian Kalsel, Muhammad Farhan.
Ia menjelaskan adanya tantangan dalam pemenuhan syarat sertifikat halal untuk
Rumah Potong Hewan (RPH) atau disebut Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV), yang menjadi isu penting di beberapa kabupaten/kota.
Dirinya menekankan bahwa meskipun ada kendala, upaya untuk mendapatkan sertifikat halal bagi RPH sedang dalam proses, dan Kabupaten Banjar salah satu yang telah memenuhi syarat tersebut.
"Insya Allah kami yakini untuk Kalsel ini pelaksanaannya halal saja namun secara dokumen sertifikatnya harus dipenuhi dan memang masih dalam proses," ucapnya.
Farhan menambahkan, mereka juga telah mengatasi masalah peternakan babi ilegal di Banjarbaru dan memastikan bahwa kini hanya kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berjalan, khususnya dalam hal peternakan ayam.
Dirinya menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk memastikan semua kegiatan pertanian dan peternakan dilakukan dengan mematuhi regulasi yang berlaku.
Adapun dalam rapat tersebut disampaikan Farhan, Biro Perekonomian Kalsel mengusulkan anggaran Rp3,3 miliar untuk program kerja di tahun 2025.
Pada rapat tersebut kata Farhan, ada masukan anggota dewan agar pihaknya meningkatkan kinerja khususnya bagian sumber daya alam (SDA) dan berharap anggaran yang telah disampaikan dapat dipertimbangkan dan disesuaikan untuk mendukung perekonomian daerah.
"Untuk menunjang program kerja di 2025 kami mengusulkan anggaran sebesar Rp3,3 miliar. Mudah-mudahan ini dapat dipertimbangkan," jelasnya.
Farhan juga menanggapi beberapa masukan dari anggota dewan mengenai program cetak sawah dan menyatakan akan mengkoordinasikan hal tersebut dengan SKPD terkait, seperti Dinas Pertanian dan PUPR, Balai Sungai terutama terkait irigasi.
Adapun untuk kinerja tahun berjalan, Farhan mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi yang diberikan oleh Komisi II terkait pengendalian inflasi dan upaya digitalisasi yang telah dilakukan Biro Perekonomian Kalsel di tahun 2024. (maya/sip)
Posting Komentar