BERITABANJARMASIN.COM - Program makan siang gratis untuk anak sekolah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai beragam respon di tengah masyarakat.
Kontroversi muncul karena anggaran program tersebut kabarnya akan sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai pelaksanaan program ini.
Ia menyatakan, pada tanggal 7 November mendatang, seluruh kepala daerah akan dikumpulkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Sentul untuk membahas masalah ini lebih lanjut.
“Semua kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta DPRD diharapkan hadir. Ini penting agar semua mendapatkan arahan yang jelas,” ujarnya, Selasa (5/11/2024).
Ibnu berharap, pertemuan tersebut dapat memberikan kejelasan tentang program makan siang gratis, termasuk rincian teknis pelaksanaannya di lapangan.
Namun, ia juga menyoroti masalah anggaran yang akan dikeluarkan jika beban program ini jatuh ke daerah.
“Jika kita hitung, ada 88 ribu siswa di Banjarmasin yang membutuhkan makanan bergizi dengan biaya sekitar Rp 15 ribu per porsi selama setahun. Ini akan menjadi beban anggaran yang sangat besar,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya kejelasan dalam pendanaan, mengingat penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sudah dilakukan dan sedang dalam tahap pembahasan. "Jika anggaran ini dibebankan ke daerah, dari mana kita akan mengambilnya?" Cetusnya.
Ia menekankan perlunya solusi yang tepat untuk memastikan program tersebut dapat berjalan dengan efektif tanpa mengganggu anggaran daerah. (arum/sip)
Posting Komentar