BERITABANJARMASIN.COM - Pemprov Kalsel berencana merasionalisasi anggaran 30 persen untuk mendukung program makan siang gratis yang merupakan inisiasi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal ini disampaikan Ketua Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel, Roy Rizali Anwar usai mengikuti rapat pembahasan RAPBD 2025 bersama Banggar DPRD Kalsel belum lama tadi.
"Pada dasarnya Pemprov Kalsel mendukung program prioritas pusat baik makan gratis,
ketahanan pangan, ketahanan energi dan sektor-sektor lainnya," ujarnya.
Anggaran yang akan dirasionalisasi sebut Roy dengan mengurangi perjalanan dinas dan rapat-rapat yang bisa ditunda karena tidak prioritas.
"Guna efisiensi anggaran, rapat-rapat yang biasanya dilaksanakann di hotel bisa dialihkan di aula pemerintahan saja baik untuk Pemprov Kalsel maupun DPRD," jelasnya.
Roy meyakini program makan gratis ini tidak akan membebani anggaran Pemprov Kalsel karena dananya diambil dari rasionalisasi kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu prioritas.
Ia juga menyebut saat ini eranya kolaborasi bukan lagi ego sektoral, sehingga pemerintah daerah tidak boleh lagi memandang suatu program sebagai milik pusat atau daerah, melainkan harus bekerja sama untuk menyukseskan program tersebut yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menanggapi anggaran makan gratis yang dibebankan ke daerah harus juga melihat kemampuan keuangan daerah itu sendiri.
Karena itu, kata Supian untuk menjalankan program makan gratis ini harus dilakukan bersama-sama seluruh pemangku kebijakan.
"Bagaimanapun rasionalisasi yang dilakukan harus tetap disesuaikan sehingga keuangan daerah juga tidak terbebani," jelasnya.
Selain itu, menurut Supian HK yang sebelumnya banyak kegiatan dinas ke luar daerah bisa dialihkan ke kegiatan dalam daerah saja. Hal ini dinilai efektif dalam mengurangi pengeluaran, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi lokal. (maya/sip)
Posting Komentar