BERITABANJARMASIN.COM - Sejumlah proyek pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalsel akan dilakukan audit dan evaluasi.
Sebagaimana disampaikan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan sejumlah proyek tersebut akan diaudit dari mulai perencanaan, lelang, hingga pelaksanaan proyek.
"Apakah dilanjutkan atau tidak ini menunggu audit. Saat ini anggaran itu masuk Silpa dan penggunaannya bisa dilakukan di 2025," ujarnya.
Lanjut Roy, pemerintah akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengantikan tugas Kadis PUPR yang terjerat kasus OTT hingga hari ini, Senin (11/11/2024).
"Saat ini Dinas PUPR masih dipimpin Plh, untuk melanjutkan kegiatan termasuk pemutusan kontrak proyek yang bermasalah akan dilakukan oleh Plt nantinya," terangnya.
Adapun Proyek-proyek yang dimaksud yaitu Pembangunan Lapangan Sepak Bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Kalsel senilai Rp23 miliar, pembangunan Samsat Terpadu senilai Rp22 miliar dengan penyedia dan pembangunan Kolam Renang di kawasan Olahraga Terintegrasi senilai Rp9 miliar.
Sebelumnya, Plh Kepala Dinas PUPR Kalsel, Andre Fadli menyebut tiga kontrak kerja proyek
pasca OTT tersebut dipastikan akan diputus secara hukum. Pemutusan itu menurutnya sudah dikoordinasikan dengan Inspektorat dan Biro Hukum Setdaprov Kalsel.
Adapun dana tersebut saat ini tidak bisa digunakan dan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Kendati demikian ia tidak mengetahui peruntukkan dana Silpa itu nantinya untuk apa karena merupakan kebijakan pimpinan daerah.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Kalsel, Mustohir Arifin berharap segera ada kebijakan yang mengatur penggunaan anggaran Silpa itu kedepannya.
"Apakah untuk melanjutkan proyek tersebut di 2025 atau dialihkan pada kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat," jelasnya. (maya/sip)
Posting Komentar